 |
| Anak-anak mengangkut bantuan makanan berupa biskuit dan mi instan di Desa Monte, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Jumat (29/10/2010). Hingga Jumat (29/10/2010), bantuan yang masuk lokasi tersebut masih berupa biskuit dan mi instan. Sementara pakaian dan kebutuhan pokok lainya, termasuk air minum masih sangat minim. |
Menurut dia, koordinasi penanggulangan bencana masih berantakan dan kacau sehingga bantuan kerap datang terlambat dan terkadang menumpuk di satu tempat. Pemberian bantuan bencana pun kadang hanya menjadi ajang kampanye partai politik.
"Masalah utama di lapangan itu koordinasi dan, kedua, karena setiap kelompok membawa benderanya masing-masing. Partai ini bawa 10 bungkus dus mi, tetapi benderanya 20 dan sulit diatur. Ini problem manajemen," katanya dalam diskusi polemik bertajuk "Bencana dan Duka Indonesia" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (30/10/2010).
Dia mencontohkan, saat gempa di Yogyakarta, bantuan sempat menumpuk karena tidak ada koordinasi mengenai siapa yang berwenang mengambil keputusan menyalurkan bantuan. Atau ketika Jakarta banjir pada 2006, ketika kawasan Tanjung Priuk terendam, kata Hermawan, tidak ada yang berani mengambil keputusan mengeluarkan persediaan ban karet secepatnya.
"Enggak ada kok manajemennya, di Priuk itu tenggelam, kita pinjam ban enggak dikasih karena tidak ada yang merasa berwenang mengambil keputusan. Baru dikasihnya besok," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Wisnu Wijaya menyampaikan, kelemahan koordinasi dalam penanggulangan bencana sudah diantisipasi.
Menurut Wisnu, BNPB telah menerapkan prinsip satu komando dalam menghimpun informasi atau mengambil keputusan. Hanya saja, kata Wisnu, tidak semua pihak bersedia mengikuti komando BNPB.
"Tapi ini kan tidak bisa semua orang langsung mengikuti kita. Ini harus ada pelatihan bersama agar kompak melakukan koordinasi bersama," paparnya.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan, kata Wisnu, tanggung jawab penanggulangan bencana pertama berada di pemerintah daerah, yakni pihak kabupaten kemudian gubernur. Pemerintah pusat, kata Wisnu, akan mengerahkan bantuan pada kondisi yang sifatnya ekstrem.
"Sebaik apa pun sistem, kita tahu kalau pemerintahnya tidak dilatih tidak punya keterampilan. Hal ini yang akan jadi fokus kita lima tahun ke depan," tambahnya.
JAKARTA, KOMPAS.com
http://nasional.kompas.com/read/2010/10/30/12252899/Manajemen.Penanggulangan.Bencana.Kacau
Translate to : by
0 komentar:
Posting Komentar