Jakarta - Meskipun kerusakan akibat letusan Merapi sudah bisa diperkirakan dalam radius 20 km, namun pemerintah belum memikirkan program pemulihan (recovery program). Pemerintah harus mempunyai kebijakan tepat terhadap penduduk yang kehilangan rumah, lahan dan penghasilan. Tidak bisa mereka direlokasi begitu saja.
Sabtu (6/11/2010) lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data korban tewas akibat letusan Gunung Merapi 116 orang, sedang jumlah pengungsi mencapai 198.000 orang. Dengan daerah rawan seluas radius 20 km dari Merapi, sudah bisa dibayangkan berapa lahan pertanian, perkebunan, hutan dan pemukiman yang rusak diterjang muntahan material vulkanik.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hassan mengatakan, jumlah areal hutan yang rusak di kawasan Merapi, baik di Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Jawa Tengah mencapai 6.420 hektar. Ditaksir kerugian hutan ini mencapai Rp 6 miliar. Karena itu diperlukan sekitar 100.000 bibit tanaman baru, serta waktu 30 tahun untuk reboisasi.
Letusan Merapi tentu saja menghancurkan ribuan rumah penduduk di sekitar gunung. Dari catatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman, per 2 November 2010 saja, jumlah rumah yang rusak di Kecamatan Cangkringan sebanyak 282 unit rumah penduduk. Jumlahnya bertambah tiga empat kali lipat setelah letusan besar pada 6 November 2010. Ketua DPRD Sleman, Koeswanto menerangkan, setidaknya ada 26 dusun di 5 desa di 2 Kecamatan yang habis porak poranda.
Jelas sekali, dampak kerusakan letusan Merapi kali ini jauh lebih besar daripada letusan 2006. Tentu saja hal ini menimbulkan masalah-masalah sosial ekonomi pascaletusan: berubahnya peta wilayah yang rawan, pembukaan pemukiman baru, rehabilitasi rumah yang rusak dan bagaimana menghidupkan kembali roda perekonomian penduduk lokal, baik pertanian, perkebunan dan peternakan.
Meskipun Presiden SBY sempat berkantor di Yogyakarta dan secara khusus menangani bencana Merapi, namun sampai sejauh ini pemerintah ternyata belum menemukan dan menyusun program pemulihan (recovery program). Alasannya, aktivitas di Gunung Merapi yang belum memperlihatkan tanda-tanda akan berheti.
"Karena aktivitas Gunung Merapi ini belum terlihat tanda-tanda berkurang, maka tahap sekarang masih tanggap darurat. Semua masih fokus menyelamatkan kehidupan masyarakat sebanyak-banyaknya," kata Staf Khusus Presiden Bidang Informasi, Heru Lelono, kepada detikcom.
Heru juga mengaku sampai saat ini belum tahu berapa jumlah dana yang akan dianggarkan untuk me-recovery atau merehabilitasi wilayah yang terkena dampak letusan Gunung Merapi ini. Namun yang jelas, Presiden SBY telah memerintahkan Menko Kesra Agung Laksono untuk memimpin dan memantau serta memastikan bantuan pemerintah mengalir secara lancar, cepat dan tepat.
Sementara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, kepada detikcom menyatakan, pihaknya tengah melakukan kajian dengan BNPB bagaimana menangani masyarakat yang terkena dampak bencana letusan Merapi, tsunami Mentawai, banjir Wasior. Ada tiga opsi yang ditawarkan: transmigrasi lokal, reguler dan khusus. Diharapkan, setiap penduduk mendapatkan tanah garapan, rumah dan jatah hidup satu tahun.
"Ini sama dengan transmigrasi pada umumnya. Tapi kita pertimbangkan kemampuan SDM dan kultur penduduk yang akan dipindahkan," ungkapnya.
Muhaimin mengaku belum tahu peta daerah mana saja yang penduduknya akan ditawari transmigrasi. "Ini belum, karena perlu dimatangkan lagi dan penawarannya seperti apa? Modelnya maunya apa? Yang jelas sudah tersedia 1.000 orang kepala keluarga yang akan ditawari transmigrasi reguler untuk Merapi dan 2.000 orang kepala keluarga untuk Mentawai," jelas Muhaimin.
Pemulihan pascaletusan Merapi memang tak bisa cepat dilakukan, karena proses bencana yang masih terus berlangsung. Namun, pemulihan yang paling sulit dilakukan adalah bagaimana memulihkan mata pencaharian penduduk yang hilang akibat kerusakan alam itu. "Pasti recovery membutuhkan waktu, terutama aspek mata pencaharian masyarakat. Juga rehabilitasi dan rekontruksi rumah masyarakat. Ini paling krusial di masa-masa recovery ini," kata Disaster Risk Management Plan Indonesia, Avianto Amri.
Avianto mengatakan, masyarakat Jawa Tengah dan DIY ke depan pascaletusan Merapi optimis bisa bangkit lagi. Banyak kearifan lokal dan budaya Jawa, serta biasa hidup bersahabat dengan alam, sehingga memiliki ketahanan sendiri. "Mereka bisa saling gotong royong dan bersahabat dengan alamnya. Kalau salah satu opsi untuk melakukan relokasi pemukiman mereka, itu adalah opsi terakhir saja. Karena mata pencaharian mereka di sana, kekayaan budaya ada di sana. Jadi banyak hal yang harus dipikirkan untuk melakukan relokasi," jelasnya.
Masyarakat diperkirakan Avianto sulit untuk mau dipindahkan lokasi permukimannya. Oleh karena itu, yang paling penting dipikirkan ke depan adalah bagaimana masyarakat bisa siap siaga menghadapi bencana berikutnya, apalagi letusan Gunung Merapi ini dinilai periodik terjadi. Di sisi lain, bagaiaman kesejahteraan warga dan anak-anak harus diperhatikan oleh pemerintah bila memang opsinya harus direlokasi ke tempat lain.
"Pemerintah harus lebih intensif lagi berdialog dengan masyarakat. Pemerintah juga harus mengajak secara partisipatif masyarakat dalam melakukan pembangunan nantinya," ujarnya lagi.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Center Disaster Risk Mitigation-ITB, Krishna S Pribadi. Krishna menyatakan, secara umum itu yang terpenting adalah mengenai pemulihkan kehidupan masyarakat. Di antaranya, soal kesehatan, pendidikan dan perekonomian. "Kalau itu diperhatikan, saya kira masyarakat sendiri sudah bisa merecovery dirinya sendiri. Yang penting, masyarakat bisa mendapatkan penghasilan kembali," ungkapnya.
Pemerintah, lanjut Krishna, harus menjelaskan dan mempertegas mana daerah yang aman atau tidak aman lagi. "Harus jelas kriterianya, mana daerah merah atau tidak, itu harus konsisten. Itu harus dijaga, sebab kalau ada orang dibiarkan masuk, nanti masyarakat merasa diperlakukan tidak adil. Jadi harus juga dicarikan tempat yang wajar dan harus ada alternatif," imbuh ahli di bidang teknik penanggulangan bencana ini.
Krishna menambahkan, Indonesia memang memiliki banyak titik kerawanan bencana, termasuk luasnya yang begitu besar. Oleh karenanya, tindakan penanggulangan bencana jangan hanya dilakukan begitu setelah kejadian. Namun, sejak saat ini pemerintah harus mulai memikirkan bagaimana masyarakat bisa menanggulangi begitu ada bencana. Di antaranya perlunya membangun desiminasi informasi di daerah.
Pembangunan suatu kawasan juga harus ditata dengan baik, agar suatu saat bisa digunakan sebagai tempat-tempat penampungan pengungsi yang bisa digunakan secara permanen. "Contohnya bagaimana membangun GOR yang besar di suatu daerah, tapi juga sarana dan fasilitas MCK, sanitasi dan ruang terbuka yang memenuhi syarat. Sehingga bila ada suatu bencana, masyarakat sudah tahu akan lari ke mana. Ini sifatnya permanen," katanya lagi.
Hanya saja, menurutnya, pemerintah jangan berpikir untuk membangun gedung khusus untuk pengungsian atau evakuasi. Sebab itu akan percuma, gedung khusus itu, ketika tidak ada bencana justru akan tidak terpakai sama sekali, tidak ada yang mengurus dan rusak. "GOR itu sudah bagus, hanya bagaimana kita menyiapkan untuk antisipasi menghadapi bencana saja," tandasnya.
(zal/diks)
M. Rizal - detikNews
http://www.detiknews.com/read/2010/11/08/145044/1489404/159/pemulihan-pascaletusan-merapi-belum-terpikirkan
Translate to : by
0 komentar:
Posting Komentar